Dana Desa, Dewa Kemakmuran kah?


Untuk mempercepat pembangunan desa, mulai tahun 2015 ini pemerintah mulai menggulirkan kebijakan dengan mengalokasikan dana dari APBN sebesar Rp 20 Triliun, yang disebut Dana Desa. Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening Kepala Desa.

Untuk melihat hasilnya, tentu bisa terlihat pada tiga tahun mendatang. Apakah dana tersebut bisa menciptakan desa-desa semakin baik dan sejahtera? Atau desa masih stagnasi, meski Kades dan aparat desa makin gendut rekeningnya, dikarenakan dana desa bukan diserap untuk pembangunan desa malah diserap masuk ke pundi-pundi para pamong desa.

Begitupun tak berbeda dengan kondisi di Kabupaten Indramayu, pada 2015 ini dana desa yang dikucurkan Pemerintahan Jokowi masih sekitar  Rp 250 – 300-an juta. Tahun depan akan meningkat menjadi Rp 500-an juta. Pada 2018, dana desa akan menjadi minimal Rp 1 milyar, sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu untuk apa dana sebesar itu?

Dana desa tentunya seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan sosial di desa. Seperti jalan dan jembatan, sekolah, taman bermain anak-anak, dan sebagainya.  Jembatan desa yang rusak bisa diperbaiki. Jalanan desa yang penuh lobang dan berlumpur juga bisa diperbaiki.

Jika ada sekolah atau madrasah yang masih berlantai tanah dan berdinding bambu, maka dana desa bisa digunakan untuk memperbaiki atau bahkan membangun baru sekolah itu. Jika dana desa tidak cukup, maka sisa pekerjaan bisa dilakukan tahun depan. Toh, akan ada lagi dana desa pada tahun depan.

Kendala yang menjadi tantangan dalam pengucuran dan pemanfaatan dana desa itu adalah korupsi. Kuwu dengan pamongnya, bisa melihat dana desa untuk dikuras, sehingga sebagian dana masuk ke kantong mereka. Apalagi, berbagai program yang dilakukan di desa selama ini, termasuk PNPM Mandiri Pedesaan, telah mengajarkan kepada mereka bagaimana teknik korupsi yang aman dan tidak ketahuan.

Indikasi dari akan ada praktek korupsi pada dana desa salah satunya adalah jika berbagai jenis kegiatan dan pekerjaan dilaksanakan bukan oleh rakyat desa, tetapi di-tenderkan kepada kontraktor. Rakyat desa yang miskin akan dipekerjakan sebagai buruh padat karya.

Biasanya, ada pembicaraan rahasia antara kuwu dan kontraktor tentang uang komisi yang akan diberikan kepada Pak Kuwu jika ingin memenangkan tender. Maka sekian persen dana desa untuk pembangunan infrastuktur itu akan masuk ke kantong pribadi kuwu dan ataupun pamong.

Pada hal pembangunan infrastruktur itu sebenarnya  bisa dikerjakan langsung oleh para tukang dan rakyat yang menganggur di desa itu.  Bahkan masyarakat sebenarnya bisa dan mau ikut berkontribusi melalui gotong royong dan kerja bhakti.  Karena mereka yang akan memperoleh manfaat dari dibangunnya infrastruktur tersebut.

Untuk membangun desa secara benar, Pemdes bisa memulainya dengan melancarkan kampanye menumbuh-kembangkan sikap mental asli desa yang sudah beratus tahun hidup dalam masyarkat desa. Hal itu ditujukan untuk mendidik dan menumbuhkan semangat etos kerja dalam bentuk kewekelan (diligently), tekad urip (willpower), gotog royong (cooperation).

Setelah itu, masyarakat desa dilibatkan dalam merancang pembangunan desa mereka, dengan bentuk partisipasi serta kontribusi swadaya mereka untuk melaksanakan rancangan pembangunan desa itu.

Misalnya, dalam membangun perumahan di desa. Dibuatlah perdes, yang melarang membangun rumah di lahan produktif sawah. Tujuannya, melindungi lahan sawah sebagai mata pencaharian masyarakat desa.

Perumahan baru boleh dibangun di lahan yang tidak subur dan atas izin dari Pemdes terlebih dahulu, tujuannya ke depan agar ketersediaan pangan masih terjaga. Keuntungan lainnya pengelolaan tata ruang desa akhirnya mudah ditata.

Selanjutnya usaha pesawahan subur, dijalankan secara modern menggunakan traktor dan peralatan lainnya. Didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, betonisasi baik irigasi maupun jalan-jalan sawahnya. Sehingga kegiatan usahatani lebih dimudahkan aksesnya.

Selain di atas,dalam usaha perekonomian rakyat juga didasarkan atas prinsip kerja sama (gotong royong). Mendirikan usaha peternakan ayam, usaha perikanan, perkebunan, dan berbagai jenis usaha ekonomi lain. Semuanya untuk meningkat kesejahteraan penduduk desa.

Pemdes dan masyarakat desa dalam sepuluh tahun mendatang akan bangga dengan pencapaian mereka dalam membangun desa. Desa-desa di Indramayu khususnya akan berubah menjadi desa-desa modern. Tapi tidak mengubah ciri pribadi desa, meski desanya sudah mulai makmur tetap menampilkan gaya hidup sederhana.

Kemana-mana tetap naik sepeda, sepeda motor dan mobil hanya digunakan ketika bepergian ke luar desa maupun akan pergi ke kota. Sikap seperti ini perlu ditumbuh-kembangkan, karena apa yang sekarang terjadi adalah antitesis dari cerita diatas, masyarakat desa khususnya di Indramayu sedang gandrung  memamerkan kekayaan dengan membeli  motor dan mobil terbaru, meski harus kredit.

Kami amati, perkembangan pengucuran dana hanya berbuah pujian kepada desa-desa yang mampu menyerap dana desa lebih tinggi. Jadi, kentara sekali program dana desa masih sekedar proyek-proyek untuk menghabiskan dana yang disediakan.

Tidak pernah terdengar pernyataan pejabat tentang program dana desa sebagai implementasi dari revolusi mental yang diharapkan Presiden Jokowi dari tingkat bawah ke atas (bottom up). Tidak mendengar bagaimana dana desa dikaitkan dengan partisipasi dan kemampuan swadaya rakyat desa?

Kami berharap dana desa tidak habis hanya untuk pembangunan infratruktur, tapi dibagi menjadi dua, menghidupkan perekonomian desa. Dana desa bisa diambil untuk keperluan membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk penyertaan modal.

Misalnya, dalam musrembang desa untuk pendirian Bumdes, diperlukan modal sebesar Rp 1 milyar yang akan dibagi menjadi 1000 lembar saham. Separuhnya diambilkan dari dana desa atau 500 lembar saham. Sisanya, akan dibeli oleh masyarakat desa, bisa berdasarkan kemampuan setiap warga, lembaga-lembaga ekonomi masyarakat di desa, seperti Kelompok Tani (tanaman pangan), kelompok peternak, koperasi dan sebagainya.

Karena modal yang diperlukan cukup besar, bisa pula pemenuhan kewajiban membayar saham tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap. Dengan demikian, Pemdes dan masyarakat desa memiliki bumdes yang beroperasi untuk memberdayakan berbagai usaha ekonomi rakyat yang potensial.

Bumdes dapat melakukan kegiatan penampungan dan pemasaran hasil produksi, pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil produksi dan sebagainya.  Tentunya untuk setiap jenis usaha itu perlu dilakukan studi kelayakannya. Jika layak dalam pengertian menguntungkan, maka usaha tersebut bisa dijalankan.
***

Akun resmi terkait informasi, pengumuman dan konten blog.

Comments


EmoticonEmoticon