Perkudung, Ganti Rugi Gagal Nikah di Indramayu - MP | Menduniakan Indramayu

Baru-baru ini ada topik rembugan di grup RRD –Rembug Rakyat Dermayu-- yaitu soal tidak ditepatinya janji kawin. Tidak menepati janji kawin bagi sebagian orang mungkin hal yang biasa, tapi bukan berarti bisa disepelekan. Bahkan bagi sebagian rembuger agak kaget ada hukum adat yang mengharuskan calon mempelai mengembalikan sebesar 21 kali lipat dari nilai maskawin yang diterima.

Maksud saya ikutan berembug bukan ingin mencampuri urusan orang, melainkan saya ingin mengungkapkan persaksian saya bahwasanya peristiwa adat ini ada di Indramayu. Hukuman ini disebut “perkudung”. Hal ini saya dapatkan dari beberapa informan dan pelaku. Salah satunya adalah orangtua dan bibi saya sendiri. Dan menurut mereka, “perkudung” sudah ada sebelum mereka lahir. Besaran nilai dihitung berdasar kepatutan dan kewajaran.

Lembaga arbitrase yang menanganinya adalah desa atau pihak ketiga yang dipercaya. Sebab, secara hukum positif di Indonesia berdasar Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) sudah diatur :

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”.

Jadi, ini murni adalah hukum adat. Bagi masyarakat yang kuat memegang adatnya. Tidak menepati janji nikah akan berakibat fatal. Bukan hanya pasangan calon penganten, namun juga akan merembet ke dalam hubungan dua keluarga besar. Intinya, kalo ada calon penganten yang dianggap melanggar adat “perkudung” akan kena sanksi memberikan ganti rugi.

Adat seperti ini saya kira adalah bentuk keadilan. Bagi pelanggar atau calon penganten yang maen-maen perkara kawin dan nikah agar dihukum. Nilai sakral pernikahan dijungjung tinggi. Ini adalah keadilan bagi calon penganten yang sudah dipermalukan di depan keluarga dan umum. Wallahu a’lam.

***