Kali Menir dan Kalijodo

Pembongkaran Kali Menir, 19 Maret 2016. Sumber : Bobi

Trending topic para netizen Indramayu pekan ini adalah pembongkaran warung remang-remang di Kali Menir.  Fenomena prostitusi memang selalu saja menjadi isu menarik. Topik ini menarik dikaji seiring dengan upaya keras dari pemerintah maupun lembaga sosial yang gencar dalam memberantas penyakit masyarakat tersebut.

Uniknya, ketika berbagai cara dilakukan untuk menekan praktek prostitusi ini, justru makin canggihnya modus esek-esek oleh pelaku prostitusi. Pemerintah saat ini dihadapkan pada persoalan penting, yakni antara menghapus total atau melokalisasi agar penyakit masyarakat ini tidak semakin merajalela.

Sejarah Prostitusi
Prostitusi bukanlah barang baru dalam dunia modern, tercatat dalam sejarah, praktek ini sudah dijalankan sejak zaman kuno. Agak sulit memang untuk mengetahui sejak kapan fenomena ini muncul. Aku curiga fenomena ini muncul setua peradaban itu sendiri.

Sebagai contoh ada istilah pelacur kuil (temple prostitutes), pelacuran model ini ditemukan pada kebudayaan zaman Babilonia, Mesir Kuna, Yunani, dan Romawi. Para pelacur ini berkeliaran di jalan-jalan dan di kedai-kedai minuman, mencari mangsanya.

Penghasilannya kemudian diserahkan kepada para pendeta untuk membantu pembangunan kuil. Di Romawi, pelacur dianggap pengganggu anak-anak, dan diharuskan menggunakan pakaian tertentu untuk membedakan mereka dengan yang masyarakat lainnya.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia, yang notabene sebagai negara beradab dan beragama. Ternyata prostitusinya marak di masyarakat, dari wong mlarat sampai pejabat. Lucu memang, tapi nyata begitu adanya.

Antropolog melihat bahwa pelacuran tidak lepas dari peninggalan masyarakat primitif yang berpola matriarkhi. Sedangkan kaum feminis memandang bahwa pelacuran adalah akibat dari kuatnya sistem patriarkhi.

Sementara kaum marxis melihat pelacuran sebagai akibat yang niscaya dari perkembangan kapitalisme. Namun apapun itu, yang jelas sekarang praktek prostitusi ini sudah lintas masyarakat, profesi, status, dan agama. Tidak peduli jarak, waktu, ruang dan negara. Apalagi setelah canggihnya media komunikasi, transaksi prostitusi cukup lewat media sosial.

Dalam kacamata sosiologi, prostitusi merupakan salah satu gejala patologi sosial. Patologi sosial tersebut merujuk pada suatu kondisi banyak faktor yang melatar belakangi mereka menjadi PSK, salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan pergaulan.

Merelakan tubuhnya demi rupiah, menghidupi diri dan keluarganya. Sudah persis toserba, banyak pilihan dari jenis, kualitas dan harga. Mau yang berkelas atau murah meriah.

Alternatif Solusi
Dalam beberapa hal, Ibu Anna serupa dengan Pak Ahok dan Ibu Risma. Dengan segala hormat kepada mereka bertiga, aku berbeda pendapat untuk persoalan Kali Menir, Dolly dan Kalijodo. Selain beda pendapat ya wong jelas-jelas aku juga berbeda pendapatannya.

Pelacuran memang bukan barang baru dalam peradaban manusia. Persoalannya kompleks. Bukan sekedar dosa. Mudah saja kalau itu persoalan dosa, tanyalah kepada semua pelacur, apakah mereka menginginkan pekerjaan tersebut?

Karena persoalannya kompleks, maka cara pandang dan penyelesaiannya pun pelik. Sebetulnya dengan adanya "kompleks pelacuran", ini langkah maju untuk menyelesaikan persoalan ini. Para pelacur bisa diidentifikasi, pergerakan mereka dibatasi, sehingga imbasnya bisa dikontrol dan diantisipasi.

Ada beberapa filosofi dalam tatanegara. Salah satunya, jika seorang pemimpin tidak bisa menghindari kemunculan dan mudharatnya, maka: legalkan. Dengan dilegalkan, segalanya lebih bisa dilihat, diatur, dan dikontrol.

Alasannya sederhana, barang yang gelap—tidak dilegalkan, tidak bisa dilihat dan karenanya jadi susah dikontrol. Dilegalkan dalam hal ini bukan berarti kita harus sepakat bahwa itu halal. Ini metode. Bukan nilai.

Bagaimana bisa barang yang dilegalkan selalu mudah diawasi? Kasus yang kujadikan contoh ada dua. Pertama, soal miras. Lihat saja begitu bir susah didapat di berbagai tempat, maka makin banyak bermunculan minuman oplosan yang beredar secara gelap.

Kedua, cukai rokok. Tak beda dengan miras, saat cukai rokok dinaikkan. Peredaran rokok ilegal menjadi marak. Tapi, lihatlah insight-nya. Bukankah kita jadi gampang membedakan, mana yang legal dan mana yang ilegal.

Akhirnya, kitapun tidak munafik, sebab orang yang pergi kesana jelas tujuannya untuk zinah. Pemerintah mudah untuk membatasi, mengontrol, dan membina mereka para psk. Ini hanya mencontohkan segala yang ditekan, direpresi, dalam banyak hal, bukan berarti nanti menghilang. Lebih pada kemudahan kontrol dan prevensi saja.

Memangnya hanya orang kaya saja yang punya persoalan hidup? Orang miskin juga. Makanya, yang namanya penyakit masyarakat itu susah dihilangkan.

Menyoal Kali Menir
Balik lagi ke soal Kali Menir. Sebaiknya Ibu Anna bisa belajar dari kekacauan yang terjadi pasca-pembubaran Dolly. Benar, secara kasatmata Dolly sudah tertib dan bersih.

Bukankah begitu memang paradigma pemerintah sejak dulu, belum berubah cara mereka memandang masyarakat dan persoalan mereka? Yang jadi pertanyaan kemanakah merek? Pergi kemana para penghuni Dolly? Benarkah menjadi penjahit sebagaimana yang diidealkan Ibu Risma?

Itulah persoalannya. Mereka justru bertebaran di banyak tempat, baik di Surabaya maupun di kota-kota lain. Akibatnya makin sulit dideteksi dan dikontrol. Sialnya, menurut penelitian temanku yang bekerja di Komisi Penanggulangan Aids Indonesia (KPAI), prevalensi HIV/AIDS di Jatim meningkat setelah Dolly bubar.

Hal seperti ini yang harus menjadi perhatian. Bisa jadi maksud Ibu Risma, Pak Ahok dan Ibu Anna baik. Tapi tidak mempertimbangkan efeknya dengan saksama, sehingga dampak dan mudharatnya jauh lebih buruk dan lebih besar.

Kalau para pelacur berada di kompleks pelacuran, secara reguler kesehatan mereka bisa dicek, mereka juga bisa diidentifikasi saat keluar dan masuk, bahkan para pelanggan pun kalau mau bisa diidentifikasi. Kekerasan terhadap pelacur baik secara fisik maupun psikologis juga bisa ditekan.

Target kampanye kesehatan maupun ekonomi bisa lebih spesifik. Tapi yang paling penting, pergerakan mereka bisa dibatasi, sehingga dampak terbesar dalam konteks ini, persebaran HIV/AIDS bisa diantisipasi dengan lebih baik.

Pertanyaan selanjutnya, ini menjadi pelengkap saja, apakah benar pelacuran di Indramayu secara khusus menghilang? Oh ya? Atau, Kali Menir itu satu-satunya kompleks pelacuran? Apakah benar pelacuran di Indramayu hanya ada di Kali Menir? Bukankah pelacuran makin marak, terlebih dengan banyak dibantu oleh sistem komunikasi yang lebih canggih?

Pertanyaanku cukup satu. Kalau orang-orang kaya Indramayu mudah mendapatkan pelacur kelas atas dan hiburan, dengan segala akses dan uang yang mereka miliki, maka bagaimana dengan kelas bawah? Kali Menir adalah bagian dari hiburan kelas bawah.

Dari persoalan diatas, aku hanya mau mengingatkan kepada pemimpin. Jika memang tidak yakin bisa menghapuskan sesuatu yang dianggap jahat dan buruk, maka jangan main bubarkan saja. Itu artinya, sama saja dengan melahirkan masalah baru yang berat dan rumit.

Ibu Anna, kita sedang hidup di dunia. Bukan di surga. Karena hidup di dunia, maka persoalannya lebih pada menimbang manfaat dan mudharat, juga pada metode dan cara. Bukan soal suka atau tidak, dosa atau tidak, halal atau haram.

Kukira dalam hal ini, Kang Budi Asmara punya solusi jitu. “PSK baru tobat kalo sudah dikawin”. Budi Asmara merupakan pentolan Kopek—komunitas pengelola kafe. Rasa-rasanya jika semua duda dan yang bermaksud wayuan siap mengawini para tlembuk, Indramayu akan benar-benar bersih dari masalah pekat ini.

Siapkah berpoligami dengan tlembuk? Ini ladang pahala loh. Aku rasa kalian juga munafik. Anti prostitusi dan menghujatnya. Tapi juga enggan menghilangkannya dengan cara mengawini mereka. Lebih suka dengan cara perang, yang katanya konon jihad fisabilillah. Ahhhhh, tarikan nafasku semakin dalam dan panjang saja.
***
Meneer Panqi
Penulis, pemerhati budaya dan konsultan media kreatif.

Akun resmi terkait informasi, pengumuman dan konten blog.

Comments


EmoticonEmoticon