Indramayu Seharusnya Makmur

Tempo hari ada rembugan yang menarik di grup RRD, topiknya tentang kemiskinan di Indramayu. Berawal dari capture harian Fajar edisi 13 Maret 2017 merilis berita tentang kutipan Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengatakan bahwa seharusnya Indramayu sudah makmur. Topik rembugan ini diangkat oleh Masludi Sopriyadi.
Hal ini banyak mendapatkan tanggapan, dari yang setuju dan tidak setuju. Semua rembuger memberikan argumentasinya masing-masing. Yang pasti, rembuger terbelah menjadi dua. Namun, bukan itu yang ingin aku bahas atau bagaimana kecenderunganku? Pro atau kontra dengan kutipan tersebut.

Aku malah tertarik dengan topiknya. Bagiku, topik kemiskinan selalu menarik untuk dibahas. Apalagi jika topik kemiskinan dikaitkan dengan romantisme sejarah. Dimana ada peradaban-peradaban masa lalu yang berhasil mengentaskan kemiskinan dan kemudian terwujudlah keadilan sosial?

Kita, sebagai masyarakat modern kadang terlena dengan kisah-kisah kemakmuran di masa lalu, sampai lupa dengan realitas sosial di depan mata. Lalu, hanya bisa menyalahkan keadaan tanpa pernah berpikir bagaimana mengubahnya. Mengurai penyebab kemudian mencari solusinya.

Sejak topik itu diangkat aku teringat dengan sebuah buku. Namun, baru sempat menulisnya hari ini. Pertanyaan-pertanyaan mengapa ada orang kaya sementara juga ada orang miskin? Juga ada negara kaya dan negara miskin selalu menjadi diskusi-diskusi panjang melelahkan. Pertanyaan tersebut sudah ada sejak peradaban dunia tercipta.

Bahkan, topik ini sangat krusial bagi ilmuwan dan ekonom untuk mengurai penyebab dan mencari solusinya. Diskusi-diskusi soal ini adalah warisan berabad-abad lamanya, yang tak ada kepastian jawaban atas pertanyaan tersebut.  

Jika ditarik ke masa lalu, dalam pewayangan kita mengetahui ada negara kaya dan miskin. Representasi itu diwakili oleh negara Astina dan Amarta. Kemudian negara ini berperang, dengan kemenangan ada di pihak Amarta.

Dalam lintasan sejarah dunia, kisah seperti ini juga terjadi saat kejayaan umat Islam sementara Eropa pada saat yang sama sedang berada dalam masa kegelapan. Juga, kisah-kisah serupa hingga hari ini.

Mengutip buku “Mengapa Negara Gagal” terjemahan dari buku yang berjudul “Why Nation Fail” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson relevan untuk dijadikan pendukung diskusi soal kemiskinan.
Buku tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan kaya atau miskinnya suatu negara bukan karena faktor usia suatu negara, sejarah, kebudayaan, sumber daya alam, jumlah penduduk dan posisi geografi, tetapi karena faktor politik.

Mengapa faktor politik menjadi dominan, karena politik sebagai ‘core driven’, dimana manusia yang menciptakan suatu sistem, aturan-aturan, regulasi, kebijakan, dan mengatur norma-norma kehidupan manusia di dalamnya, termasuk ketaatan pada hukum.

Studi kasus pada Korea Selatan dan Korea Utara merupakan bukti nyata, bahwa mereka mempunyai sejarah yang sama, budaya yang sama, warna kulit yang sama, posisi geografi yang sama, namun karena sistem politik yang berbeda menyebabkan nasib mereka berbeda, Korea Selatan lebih kaya dan Korea Utara terpuruk dalam kemiskinan. [1]

Begitu juga dengan studi kasus kedaerahan? Bisa jadi benar, sebut saja Papua, pulau yang angka kemiskinannya lebih dari 30% ternyata menyimpan kekayaan luar biasa. Emas dan tembaga tertanam disana, sehingga tidak heran jika perusahaan besar seperti Freeport betah bercokol disana.

Bisa jadi kemiskinan di Papua diakibatkan karena secara politis tidak diuntungkan oleh kebijakan yang digulirkan, sedangkan kebijakan merupakan produk politik. Demikian juga dengan Indramayu, kabupaten penghasil padi dan ikan yang melimpah, namun masyarakatnya masih saja miskin. Angka kemiskinan Indramayu sekitar 15%. [2]

Padahal Indramayu dari sektor pertanian menghasilkan sekitar 1,7 juta ton. Surplus padi ini menjadikan Indramayu didaulat sebagai lumbung pangan nasional. [3] Sedangkan dari sektor perikanan menghasilkan sekitar 130 ribu ton ikan, surplus ikan ini menjadikan Indramayu penghasil ikan terbesar di Jawa Barat sehingga berkontribusi untuk perekonomiannya. [4]

Senada dengan kutipan Menteri Rini Soemarno, melihat potensi sumber daya alam, memang seharusnya Indramayu itu makmur. Namun, yang terjadi angka kemiskinan di Indramayu masih tinggi. Jadi, siapa sebenarnya yang menikmati penghasilan atas produksi melimpah tersebut. Ternyata yang menikmati adalah pengusaha-pengusaha bidang pertanian dan kelautan.

Kelompok inilah yang menguasai mata rantai dari hulu ke hilir. Sedangkan masyarakat Indramayu pada umumnya hanya petani buruh, bukan petani pemilik lahan. Begitu pula di sektor perikanan, para nelayan kebanyakan sebagai buruh, bukan sebagai juragan. Disamping itu, mata rantai distribusi yang panjang hanya menguntungkan para makelar, bukan petani/nelayan.

Sementara jika mengutip penyebab kemiskinan di Indramayu berdasarkan buku tersebut, mengapa Indramayu menjadi daerah miskin? Penyebabnya adalah karena faktor politik. Hal tersebut juga diamini oleh Profesor Indira Samego, Peneliti senior LIPI.

Si profesor mengatakan Indramayu secara politik nasibnya kurang menguntungkan. Penyebabnya, konstelasi politik nasional tidak sewarna dengan politik lokal di Indramayu. Bagaimana mungkin presidennya merah, gubernurnya putih, sedangkan bupatinya kuning.
Apakah mungkin presiden merah dan gubernur putih akan mendukung sepenuh hati kemajuan daerah yang dipimpin oleh bupati kuning? Setidaknya komentar si profesor mendukung teori yang ada dalam buku tersebut. Bahwa, faktor politik sangat menentukan kemajuan suatu daerah.

Terlihat klise memang, namun fakta yang ada mengejutkan. Pemerintah Pusat terlihat setengah-setengah memproteksi petani di Indramayu. Lagi-lagi proses politik sangat diperlukan. Contohnya, pembangunan Waduk Jati Gede yang terlunta-lunta sejak tahun 60’an. 50 tahun kemudian baru bisa digunakan. Padahal kebutuhan irigasi sangat penting untuk pertanian. Indramayu sering gagal panen karena kekeringan.

Mengapa petani Indramayu harus menunggu sampai 50 tahun untuk tidak lagi kekeringan? Tapi, ketika di Majalengka akan dibangun BIJB, bandara internasional yang butuh ketersediaan pasokan listrik dan air, Waduk Jatigede pembangunannya dipercepat.

Demikian juga dengan mata rantai distribusi komoditas padi dan turunannya. Hal yang aneh dan lucu, Pemerintah Pusat menentukan harga pokok gabah di tingkat petani, sedangkan harga pokok beras selama ini dibiarkan melalui mekanisme pasar.

Hal tersebut menyebabkan distorsi harga yang tinggi. Kebijakan tersebut hanya menguntungkan para tengkulak, bukan petani atau buruh tani. Jika mengikuti teori di dalam buku tersebut bahwa kekayaan dan kemiskinan disebabkan oleh sistem politik. Maka sudah pasti solusinya pun melalui proses politik juga.

Singkatnya jika faktor politik ditentukan oleh pembuat keputusan, maka sebenarnya kita sebagai manusia harus mampu melakukan perubahan dengan cara mengubah kebijakan yang digulirkan.

Kebijakan ini harus bisa mengubah negara miskin menjadi kaya, daerah miskin menjadi kaya. Bukan malah sebaliknya, seperti yang terjadi di Maluku pada jaman kolonial. Setelah kedatangan VOC ke Maluku, perdagangan rempah-rempah akhirnya dimonopoli oleh Belanda. Penguasa lokal tak bisa memanfaatkan keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan.

Malah yang terjadi penguasa lokal tunduk pada kolonialisme Eropa. Kerajaan-kerajaan di Maluku pada saat itu sengaja diputus kejayaan perdagangannya oleh VOC dibandingkan era sebelumnya. Demikian juga yang terjadi di Indramayu.

Sejak dulu Indramayu dikenal dengan komoditas padi-nya. Daerah ini dikenal sebagai lumbung padi. Hingga menjadi penopang perekonomian Kerajaan Padjajaran, catatan ekspor beras Padjajaran ke Malaka sebesar 10 kapal jung per tahun.

Kemudian, saat penyerangan Sultan Agung ke Batavia, Indramayu dan Karawang dijadikan sebagai lumbung beras untuk perbekalan peperangan tersebut. Namun sayang lumbung beras yang didirikan diketahui Belanda, kemudian dibakar.

Begitupun ketika beralih pada era VOC, nilai ekspor beras dari Pelabuhan Cimanuk mencapai ribuan ton, beras tersebut diangkut oleh 138 perahu. Saking populernya Indramayu sebagai lumbung beras, Jepang pun mendaratnya di Indramayu pada tahun 1942. Magnet utamanya adalah ketersedian pasokan beras untuk Perang Dunia II. [5]

Tak heran kemudian Jepang memberlakukan politik beras, yang dikenal dengan istilah “Aiko Kurasawa-Shiraishi”.  Yakni sebuah kebijakan pengambilan paksa padi dari petani kepada tentara Jepang. Hingga akhirnya menyebabkan pemberontakan massif di Indramayu pada saat itu. [6]

Tak ubahnya dengan sekarang, petani di Indramayu tak pernah merasa diproteksi dan dilindungi meskipun jasa-jasanya menyumbang pasokan beras nasional besar. Petani dan buruh tani di Indramayu tetap didholimi dengan dibatasinya harga pokok gabah sedang harga pokok beras tidak.

Sebagai produsen petani di Indramayu tak dimanja kebijakan yang pro terhadapnya, yakni nilai jual gabah yang tinggi. Kita hanya dimanfaatkan pemerintah pusat untuk pasokan pangan, tanpa proteksi dan dukungan sepenuh hati untuk kemajuan Indramayu mengurangi kemiskinan yang ada.

Percaya atau tidak dengan teori buku tersebut, terserah orang Indramayu!
***

Data
[1] https://kotakuindramayu.wordpress.com/2015/06/30/hello-world/
[2] BPS Jawa Barat
[3] Dinas Pertanian Indramayu, 2013
[4] Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu, 2013
[5] Sejarah Indramayu, 1977
[6] Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang, 1988

Foto 
[1] Meneer Panqi
[2] Timur Angin 
[3] Berita Satu

Akun resmi terkait informasi, pengumuman dan konten blog.

Comments


EmoticonEmoticon